<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span lang="EN-US" style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: black; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Semarang, DPRD
Kabupaten Blora menyelenggarakan workshop selama tiga hari dari Senin
(8/3/2021) sampai Rabu 10/3/2021 di Grandhika Hotel&nbsp; Semarang. &nbsp;Acara
ini terselenggara atas kerjasama Sekretariat DPRD Kabupaten Blora (Setwan)
dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas 17
Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.Turut hadir dalam workshop tersebut Sekretaris
Daerah Kabupaten Blora Bp. Komang Gede Irawadi, Inspektur Daerah Kab. Blora Bp.
Kunto Aji,&nbsp; Ibu. Bondan Arsiyanti Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora dan
Bp. Pitoyo Trusingtyas S. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab.
Blora. &nbsp;Dalam sambutannya Rektor UNTAG Semarang Bp. Prof. DR. Suparno
menyampaikan bahwa &nbsp;acara workshop ini merupakan bentuk sinergi&nbsp; yang
baik antara eksekutif dan legeslatif yang baik, perlu terus dibangun untuk
Blora yang lebih maju dan sejahtera. Acara Workshop ini mengambil tema “Peran
DPRD Dalam Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah,”.
Dalam sesi pertama Catatan dan Rekomendasi DPRD Atas Pembahasan LKPJ Kepala
Daerah,&nbsp; Bp. Drs. Ismail Amir,MM. selaku narasumber menyampaikan bahwa&nbsp;</span><span style="color: black; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 1rem; text-align: left;">penyampaian Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Tahun 2020 kepada DPRD, pada
dasarnya dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap
penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sehingga terjadi check and balances
sistem pemerintahan yang lebih seimbang antara DPRD dan Pemerintah Daerah. LKPJ
Kabupaten Blora tahun 2020 mempunyai kedudukan yang penting dan strategis dalam
sistem perencanaan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah,&nbsp; karena
merupakan laporan kinerja tahun akhir pelaksanaan RPJMD periode 2016-2021,
sehingga data – data capaian kinerja tahun tersebut akan menjadi dasar (titik
awal) perencanaan lima tahun yang akan datang, sedangkan Permasalahan pembangunan
setiap urusan pemerintah daerah akan menjadi dasar perumusan isu strategis baru
yang harus diperhatikan dalam perencanaan lima tahun yang akan datang
pada&nbsp; RPJMD yang baru nantinya periode 2021 – 2025. Dihari kedua hadir
sebagai narasumber Bp. A.M Bagus Pantja Putra Djaja dari BPK Perwakilan Jateng
dengan tema “BPK dan Pemanfaatan Peraturan tentang Penganggaran Dalam Penugasan
Pemeriksaan” dan Bp. Ahmad Edwin dari Kementerian Dalam Negeri dengan tema
“Kebijakan Peraturan Presiden No 33 Th 2020 tentang Standar Satuan Harga
Regional”.</span></p><p class="MsoNormal"><span lang="EN-US" style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;
color:black;mso-themecolor:text1"><o:p></o:p></span></p>